Era digitalisasi dan industri 4.0 menjadi salah satu tantangan pendidikan vokasi di Indonesia yag membutuhkan respons cepat dan tepat. Perkembangan teknologi yang pesat di bidang otomatisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan internet of things (IoT) berdampak semakin melebarkannya kesenjangan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan dunia kerja.
Merujuk Future of Jobs Report 2023, teknologi akan memainkan peran penting dalam perkembangan korporasi lima tahun ke depan. Lebih dari 85% organisasi mengidentifikasi peningkatan adopsi teknologi baru dan terdepan serta perluasan akses digital https://www.700catedralpalencia.com/. Ada 23% pekerjaan yang diprediksi akan berubah dalam lima tahun ke depan dan 14 juta pekerjaan akan hilang akibat perubahan tren baru industri.
Selain itu, World Economic Forum (WEF) juga menyoroti perkembangan AI yang akan terus mempengaruhi bisnis secara global. Kondisi ini mendorong sektor industri untuk memiliki tenaga kerja dengan keahlian praktis dan pengalaman langsung di dunia kerja.
Di sisi lain, tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD) ke bawah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari jumlah penduduk bekerja Indonesia yang mencapai 142,18 juta orang pada Februari 2024, 51,95 juta orang atau 36,54% adalah lulusan SD ke bawah. Sementara itu, lulusan universitas dan PT Vokasi hanya 10,28% dan 2,39%.
Di samping itu, tenaga kerja Indonesia juga masih didominasi pekerja sektor informal, yakni 59,17%, sisanya masuk ke dalam sektor formal. Selain pekerja informal yang membutuhkan tambahan keahlian untuk meningkatkan daya saing, mereka yang masuk sektor informal juga menghadapi ketidakpastian situasi akibat perkembangan teknologi dan digitalisasi yang menuntut untuk bisa beradaptasi. Mereka harus memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Menilik tantangan yang ada, dibutuhkan upaya yang tepat, salah satunya melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor industri. Seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait harus berperan aktif. Hal ini sejalan dengan amanat yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi.
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Seiring dengan desentralisasi pendidikan dasar dan menengah, peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjembatani dunia kerja dan juga pendidikan di daerahnya. Hal ini penting agar sumber daya manusia (SDM) yang disiapkan dapat sejalan dengan potensi dan kebutuhan tenaga kerja di daerah.
Semakin Berkualitas
Saat ini Indonesia memiliki 14.445 sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan total 5.040.123 siswa dan 325.747 tenaga pendidik atau guru. Selain itu, melalui Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), terdapat 257.256 pendaftar yang memilih perguruan tinggi negeri (PTN) vokasi dengan 28.415 peserta yang lulus.
Jika dilihat dari rerata skor Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun 2024, pendidikan vokasi pun memiliki peningkatan kualitas calon mahasiswa Diploma (D-3). Gap antara pendidikan vokasi dan akademik semakin menipis, dari 48,76 persen menjadi 23 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan vokasi memiliki kualitas yang meningkat setiap tahunnya.